The primary issue addressed in this study is how the Supreme Court's authority is autonomous in hiring judges with the status of state officials for judicial organizations within its jurisdiction. Because the legislation was the primary source of information, this study took a normative juridical approach. The study's findings indicate that the current legal framework is not yet fully capable of accurately regulating, thoroughly implementing, and enforcing the judicial system and pattern and judges' status as state officials. The current system and pattern of judicial recruitment continue to demonstrate the lack of transparency and uncertainty regarding the legal rules governing the recruitment pattern of judges with state official status. The existing rules retain a tenuous legitimacy because they are not governed by the Constitution, which establishes an independent Judicial Authority charged with enforcing law and justice. As a result, it will be required to enact new rules and regulations governing the system and pattern of recruitment of judges in accordance with the characteristics of judges' positions as state officials in the future to ensure the implementation and accountability of judicial responsibilities.
References
Ahmad Kamil, Filsafat Kebebasan Hakim, Jakarta, Kencana, 2012
Bagir Manan. Organisasi Peradilan di Indonesia. Surabaya, FH Universitas Airlangga, 1998
Bambang Sutiyoso, Reformasi Keadilan dan Penegakan Hukum di Indonesia, Yogyakarta: UII Press, 2010
Budi Suhariyanto, Model Ideal Sistem Promosi dan Mutasi Aparatur Peradilan (Lanjutan), Laporan Penelitian, Jakarta, Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI, 2013
Djohansyah, Reformasi Mahkamah Agung Menuju Independensi Kekuasaan Kehakiman, Jakarta, Kesaint Blanc, 2008.
Garner, Black Law Dictionary, seventh edition, USA, West Group, 1999. Ismail Suny, Pembagian Kekuasaan Negara, Jakarta, Aksara Baru,1978.
Mahkamah Agung RI, Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035, Jakarta, Mahkamah Agung, 2010
Rikardo Simamarta, Politik Hukum Peradilan di Indonesia Masa Orde Baru dan Reformasi, Dalam Bunga Rampai Putih Hitam Pengadilan Khusus, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013.
Suparman Marzuki. Kewenangan Komisi Yudisial dalam Konteks Politik Hukum Kekuasaan Kehakiman, Dalam Bunga Rampai Putih Hitam Pengadilan Khusus, Jakarta, Komisi Yudisial Republik Indonesia, 2013.
Zainal Arifin Hoesein, Kekuasaan Kehakiman di Indonesia, Yogyakarta: Imperium, 2013
Aidul Fitriciada A. Kekuasaan Kehakiman Yang Merdeka Dan Bertanggung Jawab Di Mahkamah Konstitusi: Upaya Menemukan Keseimbangan. Jurnal Jurisprudence Vol. 2, Nomor 1 Maret, 2005.
Nur Agus Susanto. Independensi Kekuasaan Kehakiman dan Efektifitas Sanksi Untuk Kasus Hakim Penerima Suap. Jurnal Yudisial Vol-IV Nomor 01. April 2013.
Susi Dwi Harijanti. Membangun Independensi dan Akuntabilitas Hakim serta MA.
Jurnal Panterei Vol. I Nomor 3. Februari 2009.
Amzulian Rifai. Merekrut Para Wakil Tuhan. http://koran- sindo.com/page/news/2017-07-10/1/2/index.php, diunduh terakhir tanggal 21 Mei 2018.
Sirajuddin. Format Kekuasaan Kehakiman Dalam Perubahan Lanjutan Konstitusi. http://ejournal.umm.ac.id/index.php/legality/article/viewFile/1537/163 9_umm_scientific_journal.pdf, diunduh terakhir tahun 2016.
Hakim Agung 'Membonsai' KY, KHN: Seleksi calon hakim Ala MA Rawan Suap dan KKN. https://news.detik.com/berita/2883943/hakim-agung-membonsai-ky-khn- seleksi-hakim-ala-ma-rawan-suap-dan-kkn, diunduh terakhir tahun 2017.
Membaca Ulang Blue Print MA, Menyelamatkan Reformasi Indonesia, https://news.detik.com/berita/2885009/membaca-ulang-blue-print-ma- menyelamatkan-reformasi-indonesia, diunduh terakhir2017.
International Commision of Jurist. International Principles on the Independence and Accountability of Judges, Lawyes, and Prosecutors , London: Foreign & Commonwealth Office London
Undang-Undang R.I No. 49 Tahun 2009, Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Umum, L.N.R.I. Tahun 2009 No. 5077, Penjelasan Umum.
